JAKARTA, IKOBENGKULU.COM - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah mengajak partai-partai pengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk memulai proses hak angket atau interpelasi di DPR RI guna menginvestigasi dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ganjar, yang didukung oleh partai seperti PDIP dan PPP, menekankan pentingnya dukungan lintas partai untuk memenuhi syarat pengajuan hak angket, yang membutuhkan persetujuan lebih dari 50% anggota DPR.
"Kita perlu membuka komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin untuk bersama-sama menyikapi serius dugaan kecurangan yang terjadi," ujar Ganjar, mengutip keterangan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud pada Senin (19/2).
Ganjar, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, menambahkan, "DPR harus aktif meminta penjelasan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi kita."
Dalam rapat internal yang diadakan pada 15 Februari, Ganjar telah menyampaikan usulan ini kepada PDIP dan PPP. Dia juga membeberkan bukti yang diterima dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, dan video yang mengindikasikan kecurangan dalam Pilpres 2024.
"Kita tidak bisa mengabaikan dugaan kecurangan ini, apapun kepentingan politiknya. Penting bagi DPR untuk bertindak, mengadakan sidang, dan memanggil penyelenggara pemilu untuk mempertanyakan pertanggungjawaban mereka," tegas Ganjar.
Di sisi lain, Sudirman Said, Co-captain Timnas AMIN, menyatakan harapan untuk pertemuan antara pimpinan partai koalisi Anies dan Ganjar. "Kita harapkan bisa ada pertemuan formal antar pimpinan partai untuk membahas strategi bersama dalam menjaga demokrasi," ungkap Sudirman di Jakarta.
Timnas AMIN telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan TPN Ganjar-Mahfud dalam mengusut kecurangan Pilpres 2024. "Kami terbuka untuk kerjasama dalam upaya memperkuat hukum dan demokrasi. Sudah ada komunikasi dan pertemuan antara tim hukum kami dengan tim hukum Ganjar-Mahfud," kata Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir.
Kedua belah pihak menunjukkan keinginan kuat untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, menegaskan komitmen mereka untuk menjaga demokrasi Indonesia. Inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk kerjasama antar partai dalam mengawal proses pemilu yang adil dan transparan. ***